Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah Terlengkap Sesuai SIPD-RI – Jadwal Terbaru

Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara menuntut aparatur sipil negara untuk terus memperbarui kompetensinya. Mengikuti Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah menjadi langkah strategis bagi instansi pemerintah agar proses pelaporan dan pengelolaan pendapatan berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang terus diperbarui untuk tahun 2026-2027.

Urgensi dari pelatihan ini terletak pada kompleksitas perubahan regulasi keuangan daerah yang menuntut ketelitian tinggi dari seorang bendahara. Dengan mengikuti Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah, para pengelola keuangan dapat meminimalisir kesalahan administratif dan memastikan setiap alur penerimaan daerah terekam secara digital dengan tepat guna mendukung audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa depan.

Apa Itu Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah

Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali bendahara penerimaan di lingkungan pemerintah daerah dengan keterampilan teknis dan pemahaman regulasi terbaru. Fokus utama dari kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD-RI dalam mencatat, menyetorkan, serta melaporkan seluruh pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya agar selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah

• Peningkatan Pemahaman: Memastikan bendahara memahami regulasi terbaru terkait penatausahaan penerimaan.
• Optimalisasi Aplikasi: Meningkatkan kemahiran dalam mengoperasikan modul penerimaan pada sistem SIPD-RI secara mandiri.
• Kepatuhan Regulasi: Mengurangi risiko temuan audit melalui tata kelola yang sesuai standar Akuntansi Pemerintahan.
• Efisiensi Kerja: Mempercepat proses rekonsiliasi data pendapatan antara bendahara dan bank persepsi atau sistem perbankan terkait.
• Profesionalisme ASN: Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan responsif terhadap perubahan kebijakan keuangan daerah.

Materi Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah

• Dasar Hukum Keuangan Daerah: Mengulas peraturan pemerintah terbaru mengenai pengelolaan pendapatan daerah dan peran bendahara.
• Pengenalan Modul SIPD-RI: Bedah fitur-fitur terbaru pada sistem informasi untuk input data penerimaan secara realtime.
• Prosedur Penerimaan Kas: Tata cara teknis penerimaan setoran, pemungutan pajak, dan retribusi daerah yang sah.
• Teknik Rekonsiliasi: Langkah-langkah sinkronisasi data penerimaan dengan sistem perbankan untuk menghindari selisih kas.
• Manajemen Buku Kas Umum (BKU): Pelatihan pencatatan harian BKU secara digital agar selalu dalam kondisi terupdate dan valid.
• Penyetoran Pendapatan: Mekanisme penyetoran ke rekening kas umum daerah dengan batas waktu yang ditentukan.
• Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ): Teknik menyusun laporan bulanan yang akurat sesuai dengan format aplikasi.
• Pengawasan dan Audit Internal: Mempersiapkan dokumen pendukung untuk memudahkan proses pemeriksaan oleh Inspektorat.
• Etika dan Integritas Bendahara: Penekanan pada aspek moral dan tanggung jawab jabatan dalam mengelola dana masyarakat.
• Studi Kasus Permasalahan: Diskusi interaktif mengenai kendala di lapangan dan solusi teknis dalam aplikasi SIPD-RI.

Siapa yang Membutuhkan?

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi bendahara penerimaan di tingkat SKPD, pengelola keuangan daerah, staf operator sistem informasi keuangan daerah, serta pejabat fungsional yang terlibat langsung dalam pengawasan pendapatan daerah. Dengan mengikuti Bimtek Penatausahaan Bendahara Penerimaan Daerah, peserta diharapkan mampu menjadi penggerak digitalisasi keuangan yang handal di instansinya masing-masing.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Q: Apakah Bimtek ini mencakup praktek langsung aplikasi SIPD-RI?
A: Ya, materi pelatihan kami mengutamakan simulasi teknis menggunakan modul yang disesuaikan dengan update terbaru SIPD-RI 2026-2027.

Q: Apa perbedaan utama penatausahaan versi lama dengan regulasi 2026-2027?
A: Fokus utama perubahan terletak pada integrasi penuh sistem pelaporan yang meminimalisir penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan validasi data secara otomatis.

Q: Apakah bendahara wajib mengikuti pelatihan ini setiap tahun?
A: Mengingat adanya pembaruan rutin pada sistem dan regulasi, pelatihan ini sangat penting diikuti untuk menjaga relevansi kompetensi bendahara.

Q: Apakah ada pembahasan mengenai penatausahaan retribusi daerah?
A: Materi kami mencakup seluruh aspek penerimaan daerah termasuk pajak daerah, retribusi, serta pendapatan daerah yang sah lainnya.

Narasumber dan Instruktur

Kegiatan ini akan dipandu oleh para akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidangnya dan memiliki sertifikasi nasional maupun internasional.

Pilihan Pelaksanaan Bimtek

Pelatihan dapat diikuti melalui beberapa opsi berikut:

• Kelas Tatap Muka (Offline) di Hotel
• Kelas Daring via Zoom Meeting
• In-House Training (dilaksanakan di instansi peserta)

Lokasi Pelatihan

Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Palu, Semarang, Lampung, Palembang, Padang, serta kota besar lainnya.
Permintaan lokasi khusus dapat dikoordinasikan bersama tim pelaksana.

Informasi Tambahan

• Untuk permintaan In House Training, biaya akan disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan instansi.
• Peserta minimal 5 orang dapat menentukan tema, lokasi, waktu, dan materi pelatihan sesuai kebutuhan.
• Pendaftaran paling lambat dilakukan H-3 sebelum kegiatan dimulai.
• Undangan dan rundown kegiatan akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp setelah konfirmasi.

Legalitas Kami

SK KEMENKUM-HAM RI
No. AHU-0034847.AH.01.01.TAHUN 2026
Akta No. 121, Tanggal 30 April 2026 oleh Notaris Cynthia Maharani, S.H., M.KN.
NIB: 0405260101073

Kontak Pendaftaran dan Informasi

📞 Erik – HP/WA: 0851-1104-6439

Website: https://www.prain.co.id/

Postingan terkait:

Bimtek Administrasi Keuangan PA PPTK PPK dan Bendahara SKPD Terbaru

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaru Sesuai Permendagri

Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Bendahara SKPD Terbaru: Etika, Risiko Hukum, dan Teknis Pengelolaan Kas Daerah