Info Jadwal Pelatihan Penyusunan KLHS Wajib bagi Perencana Pembangunan Daerah Terbaru Tahun 2026-2027 Terpadu

Info Jadwal Pelatihan Penyusunan KLHS Wajib bagi Perencana Pembangunan Daerah Terbaru Tahun 2026-2027 Terpadu

Info Jadwal Pelatihan Penyusunan KLHS Wajib bagi Perencana Pembangunan Daerah Terbaru Tahun 2026-2027 Terpadu. Setiap perencana pembangunan daerah kini diwajibkan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan strategis. Melalui langkah yang terukur, pemastian bahwa kebijakan tersebut tidak merusak daya dukung lingkungan menjadi hal yang mutlak. Oleh karena itu, kehadiran pelatihan penyusunan KLHS menjadi instrumen penting bagi aparatur pemerintah dalam menyelaraskan target pembangunan dengan kelestarian ekosistem.

Apa Itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dokumen ini wajib disusun guna meminimalkan risiko dampak negatif dari kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang dirancang oleh pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan Penyusunan KLHS

Mengikuti kegiatan ini memberikan dampak besar bagi kualitas perencanaan daerah. Berikut adalah manfaat utamanya:

• Menjamin Keberlanjutan Lingkungan: Memastikan dokumen perencanaan daerah tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

• Kepatuhan Regulasi: Membantu daerah memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

• Penyelarasan Visi Makro: Mempermudah pembuatan dokumen KLHS kabupaten kota agar sejalan dengan target pembangunan nasional.

• Mitigasi Risiko Bencana: Mengidentifikasi potensi kerugian ekologis sejak dini sebelum kebijakan diimplementasikan.

• Peningkatan Kapasitas Aparatur: Membentuk perencana yang kompeten dalam merumuskan rekomendasi perbaikan KRP melalui program pelatihan penyusunan KLHS.

Materi Pelatihan Penyusunan KLHS

Kurikulum dirancang secara komprehensif guna membekali peserta dengan keahlian teknis yang mendalam:

1. Pengantar Regulasi KLHS: Membedah dasar hukum dan urgensi KLHS dalam sistem hukum Indonesia.

2. Penapisan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP): Teknik menyaring KRP yang wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan.

3. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan: Menentukan prioritas isu lingkungan dan sosial di wilayah terkait.

4. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH): Menghitung batas kemampuan lahan dan sumber daya air.

5. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan: Memproyeksikan konsekuensi dari implementasi kebijakan pembangunan.

6. Penyusunan Materi Bimtek KLHS RPJMD: Fokus pada integrasi indikator berkelanjutan ke dalam rencana jangka menengah daerah.

7. Formulasi Skenario Pembangunan Berkelanjutan: Menyusun alternatif kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

8. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP: Merumuskan saran konkret untuk perbaikan naskah akademis perencanaan.

9. Mekanisme Penjaminan Kualitas dan Validasi: Prosedur evaluasi mandiri sebelum dokumen diajukan ke instansi berwenang.

10. Teknik Penyusunan Laporan Akhir: Tata cara penulisan dokumen hasil kajian secara sistematis dan akuntabel.

Siapa yang Membutuhkan

Program ini sangat krusial bagi jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi teknis sektoral. Selain itu, konsultan lingkungan dan akademisi yang sering terlibat dalam penyusunan kebijakan wilayah juga memerlukan pemahaman ini. Oleh karena itu, pendaftaran pelatihan lingkungan hidup perencana daerah dibuka secara luas bagi pihak-pihak yang berkomitmen mengawal pembangunan hijau.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Bagaimana cara melihat agenda pelaksanaan kegiatan ini? Anda dapat memantau informasi jadwal diklat KLHS 2026 melalui portal resmi lembaga penyelenggara secara berkala untuk menyesuaikan dengan kalender kerja instansi Anda.

Apakah materi yang diajarkan mencakup perencanaan jangka menengah? Ya, salah satu fokus utama dalam pelatihan ini adalah pembahasan mengenai materi bimtek KLHS RPJMD agar peserta mampu menyusun kajian yang sinkron dengan target kepala daerah.

Siapa saja yang dapat melakukan pembuatan dokumen KLHS kabupaten kota? Dokumen ini disusun oleh tim pokja yang dibentuk oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari perencana pembangunan, ahli lingkungan, serta instansi terkait yang telah dibekali keahlian teknis.

Di mana saya bisa mengajukan keikutsertaan sebagai peserta? Prosedur resmi dapat diakses dengan melakukan pendaftaran pelatihan lingkungan hidup perencana daerah melalui tautan registrasi online yang disediakan oleh penyelenggara resmi terakreditasi.

Narasumber dan Instruktur

Permintaan lokasi khusus dapat dikordinasikan bersama tim Prima Pelatihan Indonesia (PRAIN).

Lokasi Pelatihan

Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Palu, Semarang, Lampung, Palembang, Padang, serta kota besar lainnya.
Permintaan lokasi khusus dapat dikoordinasikan bersama tim pelaksana.

Biaya Pelatihan

Fasilitas Peserta

Ketentuan Pendaftaran

• Pendaftaran paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan
• Minimal 5 peserta dapat menentukan tema, lokasi, waktu, dan materi sendiri
• Undangan & rundown dikirim via email/WhatsApp setelah konfirmasi
• Biaya in-house training disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan instansi

Legalitas Perusahaan:

Daftarkan diri Anda sekarang!