Tema Bimtek
Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR Terbaru 2027–2028: Strategi Optimalisasi Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021
Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR Terbaru 2027–2028: Strategi Optimalisasi Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021
Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR merupakan program pembelajaran teknis mengenai pengintegrasian kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Program ini mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Penguasaan materi ini membantu pemerintah daerah memperkuat perencanaan, penyediaan, dan pengendalian RTH dalam pembangunan wilayah tahun 2027–2028.
Integrasi RTH bukan sekadar menentukan luas kawasan hijau dalam peta tata ruang. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan fungsi ekologis, resapan air, sosial budaya, ekonomi, estetika, serta mitigasi bencana ketika menyusun kebijakan pemanfaatan ruang. Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari keterkaitan kebijakan RTH dengan perencanaan tata ruang dan tantangan penerapannya di daerah.
Apa Itu Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR?
Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR adalah proses memasukkan kebutuhan, peruntukan, distribusi, dan pengembangan ruang terbuka hijau ke dalam dokumen perencanaan tata ruang. Proses tersebut bertujuan memastikan kawasan hijau memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur dan pola ruang serta dapat dipertimbangkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
RTRW memberikan arahan penataan ruang pada skala wilayah, sedangkan RDTR memberikan pengaturan yang lebih terperinci pada kawasan perencanaan. Keduanya perlu memperhatikan keterhubungan antara kawasan lindung, kawasan budi daya, jaringan prasarana, dan kebutuhan ruang terbuka hijau.
Dalam pelaksanaannya, RTH mencakup RTH publik dan RTH privat. Penyediaan keduanya memerlukan pendekatan yang memperhatikan kondisi lahan, kepemilikan, karakteristik kawasan, dan fungsi ruang.
Pelatihan perencanaan RTH ini membahas bagaimana kebutuhan ruang hijau diterjemahkan menjadi arahan tata ruang yang dapat diterapkan dan dikendalikan. Peserta juga mempelajari hubungan antara kebijakan penyediaan RTH dengan instrumen perencanaan pembangunan daerah.
Apa Dasar Hukum Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR?
Penyelenggaraan integrasi RTH dalam dokumen tata ruang memiliki landasan regulasi yang mengatur perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan ruang. Dua regulasi utama yang menjadi pembahasan program ini adalah PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.
-
PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Februari 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan penataan ruang, termasuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan penataan ruang.
-
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini ditetapkan pada 19 Juli 2022 dan mulai berlaku pada 20 Juli 2022. Ketentuannya mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH publik maupun privat dengan mempertimbangkan berbagai fungsi ruang terbuka hijau.
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2021. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dalam pembahasan kebijakan RTH dan penyelenggaraan penataan ruang.
Referensi regulasi resmi:
Peraturan tersebut menjadi landasan pembelajaran untuk memahami hubungan antara perencanaan tata ruang dan penyediaan RTH. Penerapannya tetap perlu memperhatikan ketentuan teknis dan regulasi terkait yang berlaku pada saat dokumen tata ruang disusun atau ditinjau kembali.
Mengapa Integrasi RTH Penting bagi Pemerintah Daerah?
Integrasi ruang terbuka hijau dalam RTRW dan RDTR berpengaruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan wilayah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pengembangan kawasan tidak hanya memperhatikan kebutuhan permukiman dan aktivitas ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
Berikut lima manfaat penguasaan materi integrasi RTH bagi perangkat daerah:
-
Memperkuat konsistensi dokumen tata ruang. Pengintegrasian RTH membantu menyelaraskan arahan RTRW dengan pengaturan RDTR sehingga peruntukan kawasan hijau tidak terabaikan dalam perencanaan yang lebih terperinci.
-
Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Penetapan kawasan RTH yang jelas membantu mengurangi risiko pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang.
-
Mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan. Perencanaan RTH berdasarkan fungsi ekologis dan resapan air membantu daerah mempertimbangkan kebutuhan pengendalian limpasan air dan kualitas lingkungan.
-
Memperjelas kebutuhan penyediaan RTH publik dan privat. Pemahaman klasifikasi RTH membantu menghindari kekeliruan dalam mengidentifikasi lokasi, bentuk penyediaan, serta tanggung jawab pengelolaannya.
-
Mendukung sinkronisasi program pembangunan. Integrasi kebutuhan RTH dengan program pembangunan daerah membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian antara rencana tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan lahan.
Manfaat tersebut berkaitan langsung dengan pekerjaan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pengendalian tata ruang. Penguasaan regulasi dan pendekatan teknis menjadi bekal untuk menyusun kebijakan yang lebih konsisten pada periode perencanaan 2027–2028.
Materi Bimtek Integrasi RTH Tahun 2027–2028
Materi pembelajaran diarahkan pada pemahaman regulasi, analisis kebutuhan ruang terbuka hijau, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan tata ruang. Pembahasan mencakup aspek kebijakan dan teknis agar peserta memahami posisi RTH dalam proses penyelenggaraan penataan ruang.
Pokok materi yang dapat menjadi cakupan pembelajaran meliputi:
-
Kebijakan nasional penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021.
-
Ketentuan penyediaan dan pemanfaatan RTH berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.
-
Konsep, klasifikasi, dan fungsi RTH publik serta RTH privat.
-
Kedudukan RTH dalam struktur ruang dan pola ruang RTRW.
-
Integrasi kebutuhan RTH dalam materi muatan RDTR.
-
Identifikasi kebutuhan dan distribusi ruang terbuka hijau berdasarkan karakteristik wilayah.
-
Pertimbangan fungsi ekologis, resapan air, sosial budaya, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana.
-
Keterkaitan penyediaan RTH dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
-
Identifikasi potensi ketidaksesuaian antara arahan tata ruang dan kondisi pemanfaatan lahan.
-
Sinkronisasi kebijakan RTH dengan program pembangunan dan pengelolaan lingkungan daerah.
Materi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tingkat pemahaman peserta. Untuk memastikan pembelajaran relevan, pembahasan diarahkan pada persoalan yang berkaitan dengan penyusunan, peninjauan kembali, dan implementasi dokumen tata ruang.
Elemen Pembeda: Pendekatan Teknis Integrasi RTH
Pengintegrasian RTH memerlukan hubungan yang jelas antara kebijakan perencanaan, kondisi fisik wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peserta perlu memahami urutan pekerjaan agar identifikasi kebutuhan ruang hijau tidak berhenti pada pencantuman kawasan dalam dokumen perencanaan.
Alur kerja integrasi RTH dalam perencanaan tata ruang:
-
Mengidentifikasi kebijakan dan ketentuan regulasi yang menjadi dasar penyediaan RTH.
-
Menginventarisasi kondisi penggunaan lahan dan ruang terbuka hijau yang tersedia.
-
Mengidentifikasi karakteristik wilayah, kebutuhan lingkungan, dan potensi pengembangan RTH.
-
Mengelompokkan kebutuhan RTH publik dan privat sesuai karakteristik serta ketentuan yang berlaku.
-
Mengintegrasikan arahan penyediaan RTH ke dalam materi RTRW dan RDTR.
-
Menelaah kesesuaian antara arahan perencanaan dan kondisi pemanfaatan ruang.
-
Menghubungkan kebijakan RTH dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
Kesalahan umum yang perlu dihindari:
-
Menyamakan seluruh ruang terbuka dengan RTH tanpa memperhatikan kriteria dan fungsinya.
-
Tidak membedakan karakteristik RTH publik dan RTH privat.
-
Menentukan lokasi RTH tanpa mempertimbangkan kondisi penggunaan lahan.
-
Tidak menyelaraskan arahan RTRW dengan pengaturan RDTR.
-
Mengabaikan hubungan antara kebijakan RTH dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa integrasi RTH merupakan bagian dari proses penataan ruang secara menyeluruh, bukan pekerjaan pemetaan yang berdiri sendiri.
Siapa yang Cocok Mengikuti Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR?
Program ini ditujukan bagi aparatur pemerintah dan tenaga profesional swasta yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan lingkungan, pembangunan kawasan, serta pengembangan properti. Setiap kelompok peserta memiliki tanggung jawab berbeda dalam memastikan kebutuhan RTH diperhatikan pada proses perencanaan dan pemanfaatan ruang.
Kelompok peserta yang relevan antara lain:
-
Kepala dan staf Bappeda/Bapperida yang menangani perencanaan pembangunan dan sinkronisasi kebijakan wilayah.
-
Pejabat dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menangani RTRW, RDTR, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
-
Pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup yang menangani pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau.
-
Pejabat bidang tata ruang pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Aparatur kecamatan dan perangkat daerah yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang.
-
Perencana wilayah dan kota, tenaga ahli tata ruang, serta konsultan perencanaan.
-
Pengembang kawasan perumahan, kawasan industri, dan properti.
-
Profesional swasta yang menangani perencanaan kawasan, pengelolaan lahan, dan pembangunan berkelanjutan.
Peserta dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dapat mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan pekerjaan masing-masing. Program ini terutama relevan bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengambilan keputusan pemanfaatan ruang, dan pengelolaan kawasan.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang perencanaan wilayah dan kota, penyelenggaraan penataan ruang, serta penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Penguasaan regulasi menjadi salah satu aspek penting agar pembelajaran tidak hanya membahas konsep, tetapi juga memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Instruktur perlu memiliki pemahaman terhadap hubungan antara RTRW, RDTR, kebijakan RTH, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengalaman dalam penyusunan dokumen tata ruang, analisis penggunaan lahan, serta pengelolaan lingkungan menjadi kompetensi yang relevan dengan ruang lingkup program.
Pembahasan regulasi juga harus memperhatikan perkembangan ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan. Dengan pendekatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan yang relevan dengan tugas perencanaan dan pengelolaan ruang di lingkungan kerjanya.
Legalitas dan Profil Penyelenggara
Pelaksanaan program Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR diselenggarakan oleh PRAIN sebagai penyelenggara kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan profesional.
Informasi mengenai legalitas badan usaha, alamat kantor, dan dokumen kelembagaan belum dicantumkan dalam lembar fakta kegiatan ini. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara sebelum dipublikasikan sebagai keterangan legalitas.
Profil penyelenggara dan ruang lingkup layanan dapat disampaikan kepada instansi yang membutuhkan penawaran kegiatan. Dengan demikian, calon peserta dapat memperoleh informasi penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pertanyaan Umum tentang Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR
1. Apa tujuan utama Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengintegrasian kebutuhan ruang terbuka hijau ke dalam dokumen RTRW dan RDTR. Pembelajaran mencakup regulasi, klasifikasi RTH publik dan privat, pertimbangan fungsi ekologis, serta hubungan kebijakan RTH dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Berapa biaya mengikuti kegiatan ini?
Biaya mengikuti kegiatan disesuaikan dengan paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, lokasi, durasi, dan jumlah peserta. Informasi harga belum ditetapkan dalam data program yang tersedia. Calon peserta dapat menghubungi penyelenggara untuk mendapatkan penawaran biaya berdasarkan kebutuhan instansi atau perusahaan.
3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Program Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR ini tidak mencantumkan fasilitas sertifikat. Fokus kegiatan adalah pembelajaran teknis mengenai regulasi, perencanaan ruang, penyediaan RTH, dan penerapan kebijakan tata ruang sesuai kebutuhan pekerjaan peserta.
4. Apakah kegiatan tersedia pada tahun 2027 dan 2028?
Program ini ditawarkan untuk periode 2027–2028. Calon peserta dapat mengonfirmasi jadwal pelaksanaan kepada penyelenggara. Penentuan tanggal kegiatan menyesuaikan ketersediaan jadwal, jumlah peserta, lokasi, serta kesepakatan teknis penyelenggaraan.
5. Apakah kegiatan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?
Pelaksanaan secara in-house maupun daring dapat dibicarakan berdasarkan kebutuhan instansi. Untuk kegiatan in-house, instansi dapat mengajukan lokasi dan kebutuhan materi. Sementara itu, metode daring dapat dikonfirmasikan berdasarkan kesiapan teknis dan kesepakatan penyelenggaraan.
6. Berapa lama durasi pelaksanaan Bimtek Integrasi RTH?
Durasi kegiatan belum ditetapkan dalam informasi program ini. Lama pembelajaran dapat dibahas berdasarkan kedalaman materi yang dibutuhkan, jumlah peserta, serta metode pelaksanaan. Pembahasan mengenai regulasi, RTRW, RDTR, dan penyediaan RTH menjadi bagian utama dalam penyesuaian agenda.
7. Apa perbedaan peran RTRW dan RDTR dalam integrasi RTH?
RTRW memberikan arahan penataan ruang pada skala wilayah, sedangkan RDTR mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terperinci pada kawasan perencanaan. Keduanya perlu memperhatikan kebutuhan dan peruntukan RTH agar kebijakan ruang terbuka hijau dapat diterjemahkan secara konsisten dalam perencanaan wilayah.
8. Apa hubungan PP Nomor 21 Tahun 2021 dengan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022?
PP Nomor 21 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan penataan ruang, termasuk ketentuan terkait RTH. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 merupakan peraturan pelaksana yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam memahami kebijakan RTH pada dokumen perencanaan tata ruang.
Informasi Pendaftaran Bimtek Integrasi RTH dalam RTRW dan RDTR
Perkuat kapasitas aparatur dan tenaga profesional dalam mengintegrasikan ruang terbuka hijau ke dalam kebijakan penataan ruang. Segera konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda untuk memperoleh informasi program, materi, jadwal, dan penawaran penyelenggaraan periode 2027–2028.
Informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui kontak berikut:
-
Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0851-1104-6439)
-
Email: info@prain.co.id
-
Website: https://www.prain.co.id/