Bimtek Kesehatan

Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE Sesuai Kebijakan Transformasi Teknologi Kesehatan (KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022)

Ditulis oleh author-avatar
Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE Sesuai Kebijakan Transformasi Teknologi Kesehatan (KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022)

Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE Sesuai Kebijakan Transformasi Teknologi Kesehatan (KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022)

Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE adalah program bimbingan teknis yang membahas pengelolaan, pemutakhiran, dan keterpaduan informasi sarana prasarana alat kesehatan dengan sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan. Program ini mengacu pada kebijakan transformasi digital kesehatan melalui KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022. Penguasaan kedua sistem mendukung ketepatan data fasilitas kesehatan, koordinasi rujukan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Pada 2027–2028, kesiapan pengelolaan data menjadi perhatian penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan.

Apa Itu Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE?

Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami pengelolaan dua sistem informasi kesehatan yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

ASPAK atau Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan digunakan untuk pengelolaan informasi mengenai ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, SISRUTE atau Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi mendukung proses koordinasi dan penyampaian informasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Melalui pelatihan SISRUTE dan pengelolaan ASPAK, peserta mempelajari tata kelola data fasilitas, pemutakhiran informasi, kelengkapan data pendukung, serta pemanfaatan informasi dalam proses pelayanan. Pembahasan juga mencakup hubungan kedua sistem dengan arah kebijakan transformasi digital kesehatan nasional.

Program ini ditujukan untuk membantu pengelola sistem informasi, tenaga kesehatan, dan pejabat terkait memahami proses kerja digital secara lebih terstruktur.

Dasar Hukum Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE

Penyelenggaraan transformasi digital kesehatan memiliki landasan kebijakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 7 Oktober 2022 dan berstatus berlaku berdasarkan informasi regulasi Kementerian Kesehatan.

Kebijakan tersebut menjadi landasan penerapan SPBE bidang kesehatan dan strategi transformasi digital, termasuk penguatan integrasi sistem informasi kesehatan. Arah kebijakannya mendorong pengelolaan data yang lebih terstruktur dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Beberapa dokumen resmi yang relevan untuk dipelajari peserta meliputi:

  1. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022, tentang Penerapan SPBE Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.

  2. Permenkes Nomor 31 Tahun 2018, tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.

  3. KMK Nomor HK.02.02/D/1131/2023, terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi.

  4. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/133/2023, tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT.

Regulasi dan dokumen teknis tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup masing-masing. Peserta dapat mempelajari dokumen KMK 1559/2022 melalui sumber resmi Kementerian Kesehatan dan informasi kebijakan SATUSEHAT melalui portal kebijakan SATUSEHAT.

Mengapa Penguasaan ASPAK dan SISRUTE Penting bagi Fasilitas Kesehatan?

Penguasaan kedua aplikasi membantu fasilitas pelayanan kesehatan menjaga kesesuaian informasi sumber daya dengan kebutuhan pelayanan dan proses rujukan pasien. Ketidaktepatan data sarana, prasarana, alat kesehatan, maupun informasi kemampuan pelayanan dapat menghambat koordinasi dan memengaruhi pengambilan keputusan operasional.

Berikut lima manfaat yang menjadi fokus pembelajaran:

  1. Meningkatkan akurasi data fasilitas kesehatan. Pemutakhiran data ASPAK membantu mengurangi ketidaksesuaian antara kondisi alat kesehatan di lapangan dengan informasi yang tercatat dalam aplikasi.

  2. Mendukung ketepatan proses rujukan. Informasi kemampuan pelayanan yang mutakhir membantu petugas mempertimbangkan fasilitas penerima rujukan sesuai kebutuhan medis pasien.

  3. Memperkuat koordinasi antarunit. Petugas rekam medis, pelayanan, dan pengelola sistem informasi dapat memahami alur komunikasi rujukan sehingga mengurangi keterlambatan konfirmasi.

  4. Memudahkan pengawasan dan evaluasi. Data yang tertata membantu dinas kesehatan melakukan pembinaan, validasi, serta pemantauan kondisi sarana dan prasarana.

  5. Mendukung perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan. Informasi ketersediaan alat kesehatan dan kemampuan pelayanan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan.

Manfaat tersebut relevan untuk agenda peningkatan tata kelola kesehatan tahun 2026 dan persiapan penguatan sistem informasi pada 2027.

Materi Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE Tahun 2027–2028

Materi dirancang berdasarkan fungsi masing-masing aplikasi, tata kelola data, dan kebutuhan koordinasi pelayanan kesehatan. Pembahasan mengacu pada regulasi ASPAK serta ketentuan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

  1. Kebijakan transformasi digital kesehatan dan penerapan SPBE berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022.

  2. Kebijakan penyelenggaraan ASPAK berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2018.

  3. Identifikasi dan pengelompokan data identitas fasilitas pelayanan kesehatan.

  4. Pengelolaan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam ASPAK.

  5. Prosedur input, pembaruan, pemeriksaan, dan validasi data fasilitas kesehatan.

  6. Pengenalan fungsi dan tata kelola Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

  7. Pengelolaan informasi kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan untuk mendukung proses rujukan.

  8. Alur komunikasi fasilitas kesehatan perujuk dan penerima rujukan.

  9. Pengelolaan informasi rujukan dan kelengkapan surat rujukan elektronik.

  10. Prinsip interoperabilitas sistem informasi kesehatan dan keterkaitannya dengan SATUSEHAT.

  11. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan rujukan.

  12. Penguatan keamanan, ketepatan, konsistensi, dan tata kelola data kesehatan.

Materi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kebijakan teknis terbaru yang berlaku pada saat pelaksanaan. Pembahasan tahun 2027–2028 juga memperhatikan perkembangan integrasi sistem informasi kesehatan nasional.

Elemen Pembeda: Pemeriksaan Data dan Alur Koordinasi Rujukan

Salah satu fokus penting dalam pengelolaan ASPAK dan SISRUTE adalah memastikan informasi yang digunakan dalam pelayanan benar-benar sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan. Kedua aplikasi tidak boleh diperlakukan sebagai satu aplikasi dengan fungsi identik. ASPAK berfokus pada data sarana, prasarana, dan alat kesehatan, sedangkan SISRUTE mendukung proses rujukan.

Checklist pemeriksaan data ASPAK:

Alur koordinasi rujukan melalui sistem terintegrasi:

  1. Fasilitas kesehatan perujuk melakukan penilaian kebutuhan medis pasien.

  2. Petugas mengidentifikasi fasilitas penerima berdasarkan kemampuan pelayanan.

  3. Petugas menyiapkan informasi dan dokumen rujukan elektronik.

  4. Fasilitas penerima melakukan komunikasi dan konfirmasi sesuai ketentuan.

  5. Pasien menjalani proses rujukan dan serah terima.

  6. Fasilitas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan rujukan.

Kesalahan umum yang perlu diantisipasi:

  • Data alat kesehatan tidak diperbarui setelah perubahan kondisi atau penambahan inventaris.

  • Informasi kemampuan pelayanan tidak sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

  • Koordinasi rujukan tidak disertai informasi medis yang memadai.

  • Petugas tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap identitas dan tujuan rujukan.

  • Pencatatan serta pelaporan rujukan tidak dilakukan secara konsisten.

Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan menjadi salah satu acuan penting untuk memahami proses tersebut. Regulasi ini juga mencabut Permenkes Nomor 001 Tahun 2012.

Siapa yang Cocok Mengikuti Program Ini?

Bimtek ini ditujukan bagi aparatur pemerintah dan tenaga profesional swasta yang terlibat dalam pengelolaan informasi, sarana prasarana, alat kesehatan, serta penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan.

Kelompok peserta yang relevan meliputi:

  1. Kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

  2. Kepala bidang pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan.

  3. Direktur dan wakil direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta.

  4. Kepala tata usaha dan manajer administrasi rumah sakit.

  5. Pengelola ASPAK dan petugas inventarisasi alat kesehatan.

  6. Petugas sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS).

  7. Petugas rekam medis dan administrasi pelayanan.

  8. Koordinator pelayanan rujukan dan petugas SISRUTE.

  9. Kepala puskesmas dan pengelola fasilitas kesehatan tingkat pertama.

  10. Pengelola sarana, prasarana, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), serta bagian perencanaan.

  11. Pejabat dan staf bidang perencanaan, pengawasan, serta evaluasi pelayanan kesehatan.

  12. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik, dan laboratorium kesehatan.

Keterlibatan lintas unit diperlukan karena pengelolaan data fasilitas dan proses rujukan tidak hanya menjadi tanggung jawab operator aplikasi. Dukungan pimpinan, pemilik data, petugas pelayanan, dan pengelola teknologi informasi turut menentukan kualitas penerapannya.

Narasumber dan Instruktur

Narasumber dipilih dari kalangan praktisi dan akademisi yang menguasai tata kelola sistem informasi kesehatan, pengelolaan sarana prasarana alat kesehatan, serta penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Kompetensi pengajar harus relevan dengan materi yang disampaikan, antara lain:

  • Pemahaman terhadap kebijakan transformasi digital kesehatan.

  • Penguasaan pengelolaan dan pemutakhiran data ASPAK.

  • Pemahaman operasional sistem informasi rujukan terintegrasi.

  • Pengalaman dalam manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.

  • Pemahaman interoperabilitas dan tata kelola data kesehatan.

  • Penguasaan ketentuan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelayanan rujukan.

Pendekatan pembelajaran mengutamakan penjelasan teknis, pemahaman regulasi, dan pembahasan permasalahan operasional yang relevan dengan pekerjaan peserta.

Pertanyaan Umum tentang Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE

1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE?

Biaya mengikuti kegiatan disesuaikan dengan durasi, metode pelaksanaan, lokasi, jumlah peserta, dan paket yang dipilih. Informasi penawaran dapat diperoleh dengan menghubungi penyelenggara melalui WhatsApp atau email. Calon peserta dapat menyampaikan kebutuhan instansi untuk memperoleh rincian biaya kegiatan.

2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan?

Program ini tidak menyediakan sertifikat sebagai fasilitas kegiatan. Fokus penyelenggaraan adalah memberikan pemahaman teknis kepada peserta mengenai pengelolaan data ASPAK, operasional SISRUTE, serta penerapan kebijakan transformasi digital kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari.

3. Kapan jadwal pelaksanaan tahun 2027–2028?

Jadwal kegiatan tahun 2027–2028 dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan penyelenggaraan. Instansi dapat mengajukan permintaan jadwal terlebih dahulu untuk membahas waktu, lokasi, durasi, dan metode pelaksanaan yang sesuai.

4. Apakah kegiatan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?

Ya, kegiatan dapat diajukan dalam bentuk in-house maupun daring. Pelaksanaan in-house memungkinkan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, dinas kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Metode daring dapat menjadi alternatif bagi peserta dari berbagai wilayah.

5. Berapa lama durasi pelatihan ini?

Durasi kegiatan menyesuaikan kebutuhan materi dan permintaan instansi. Pembahasan dapat mencakup kebijakan transformasi digital, pengelolaan ASPAK, operasional SISRUTE, interoperabilitas data, serta tata kelola rujukan. Rincian jumlah hari dan jam pembelajaran dikomunikasikan sebelum penetapan program.

6. Apa perbedaan fungsi ASPAK dan SISRUTE?

ASPAK merupakan aplikasi untuk menghimpun dan menyajikan informasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. SISRUTE merupakan sistem yang mendukung komunikasi dan koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, tetapi informasi kemampuan fasilitas menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan dan rujukan.

7. Bagaimana cara menjaga akurasi data ASPAK?

Akurasi data dijaga melalui inventarisasi kondisi aktual, pembaruan informasi, pemeriksaan kelengkapan, dan validasi sesuai kewenangan. Permenkes Nomor 31 Tahun 2018 mengatur pembaruan data ASPAK secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, yaitu setiap 30 Juni dan 31 Desember.

8. Apakah SISRUTE berhubungan dengan kebijakan integrasi data kesehatan nasional?

Ya. Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 mengatur bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Ketentuan tersebut mencakup informasi kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan, transfer informasi medis pasien, interoperabilitas, serta pencatatan dan pelaporan rujukan.

Informasi Pendaftaran Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE

Penguatan tata kelola informasi kesehatan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarunit. Melalui program ini, instansi dapat meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola data fasilitas kesehatan dan mendukung proses rujukan yang lebih terstruktur.

Segera konsultasikan kebutuhan pelaksanaan Bimtek Integrasi Data ASPAK dan SISRUTE untuk instansi Anda bersama tim penyelenggara.

Kembali ke daftar
Selanjutnya Bimtek ASPAK Berdasarkan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022: Optimalisasi Pengelolaan Data dan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan